APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

anggaran pendapatan dan belanja negara

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagi alat paling utama dalam rangka pensejahteraan Rakyat Indonesia. APBN juga merupakan alat pemerintah dalam rangka pengelolaan perekonomian Indonesia. Sebagai alat pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi tetapi juga menyangkut persoalan politik, pendidikan dan sistem sosial.

Fungsi APBN

Anggaran Pendapatan Dan Belanja negara wajib memenuhi fungsi stabilisasi dan distribusi serta fungsi alokasi.
a. Fungsi distribusi. Pajak yang diperoleh dari masyarakat dan akan menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, dapat pula didistribusikan dalam bentuk tertentu seperti dana subsidi dan dana pensiun. Itulah yang dinamakan transfer payment. Transfer payment boleh menganulir pembiayaan ke salah satu sektor, lalu dipindahkan ke sektor lain.
b. Fungsi stabilisasi. artinya agar pendapatan dan pengeluaran keuangan teratur sesuai dengan yang tetapkan harus berpatokan atau berpedoman pada APBN. Dengan ditetapkannya APBN berdasarkan alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilitan arus uang dan barang sehingga negara dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya inflasi atau deflasi.
c. Fungsi alokasi. Di dalam APBN sebagaimana telah diketahui bahwa sumber pendistribusian pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari Perpajakan. Penerimaan dari pajak dapat dialokasikan ke berbagai sektor-sektor vital dalam pembangunan Negara. Dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, seperti Dermaga, Pelabuhan, jalanan, sekolah, Rumah Sakit dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum.

Tujuan Penyusunan APBN

Tujuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam rangka pelaksanaan segala tugas kenegaraan demi  peningkatan produksi dan perluasan lapangan kerja, demi terciptannya traffic peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsep APBN secara umum seperti dengan konsep APBD, dipilih atau diusulkan program jangka panjang pembangunan pada sektor ekonomi juga akan mempengaruhi sektor-sektor lain dalam terciptanya peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas mempengaruhi peningkatan tabungan,  yang akhirnya  membuka peluang kemungkinan untuk berinvestasi.

Sumber-sumber pendapatan Indonesia adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Sumber-sumber perimaan atau pendapatan diuraikan sebagai berikut:

a. Penerimaan dari Perpajakan. Pendapatan dari pajak terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan dari luar negeri.
Pendapatan pajak dari dalam negeri yaitu semua pajak yang diterima dari negara Indonesia seperti PPh, PPn atas barang dan jasa dan pajak penjualan terhadap barang mewah, PPB, pajak Cukai dan pendapatan pajak lainnya.
Pendapatan Pajak dari luar negara Indonesia yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari luar negeri seperti pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
b. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah segala bentuk penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh melalui  sumber daya alam, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan melalui Badan Layanan Umum (BLU).
c. Penerimaan Hibah yaitu segala penerimaan negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dapat berupa devisa, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari sipemberi hibah. Yang mana pemberian tersebut tidak perlu dibayar kembali serta tidak mengikat.

Jenis-Jenis Pengeluaran Negara

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dinamakan Pengeluaran atau Belanja Negara adalah. Belanja/Penegeluaran pemerintah pusat dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi dan jenisnya yakni :
Berdasarkan organisasinya, mencakup belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
Berdasarkan fungsinya, mencakup belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan semua fungsi-fungsi pelayanan umum dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakkyat seperti fungsi pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, Perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
Berdasarkan Jenisnya, mencakup segala belanja pemerintah pusat yang diperuntukkan dalam rangka  membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lainnya.
Belanja atau Pengeluaran anggaran Negara yang berupa pendanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dananya ditransfer ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.  Peranan transfer yang berasal dari pemerintah pusat merupakan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan cara mendanai/membiayai semua kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Persentase untuk mendanai/membiayai segala kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang mana dananya bersumber dari APBN yang langsung dialokasikan ke Daerah dinamakan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diperoleh melalui APBN yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diperoleh melalui APBN yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Otonomi khusus yang dimaksud yakni Propinsi Papua dan Daerah Istimewa Aceh
Dana Penyesuaian adalah dana yang digunakan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pembiayan Proyek pembangunan diperoleh melalui tabungan pemerintah, sedangkan tabungan pemerintah diperoleh dari hasil selisih antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara.

Prinsip-Prinsip penyusunan APBN

Sesuai dengan namanya prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didasarkan pada aspek penerimaan dan aspek pengeluaran.

Penyusunan APBN didasarkan pada aspek penerimaan/pendapatan negara

  • Mengintensifkan berbagai macam penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran.
  • Mengintensifkan berbagai macam penagihan dan pemungutan piutang negara misalnya sewa, penggunaan barang-barang negara, pelabuhan dan sewa landasan pesawat.
  • Mengintensifkan berbagai macam tuntutan yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan

Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara

  • Hemat, tidak boros, efisiensi dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada.
  • Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan.
  • Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki.

Asas-Azas penyusunan APBN

Asas atau dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut :
a) Kemandirian pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.
b) Penghemat peningkatan efisiensi dan produktivitas.
c) penajaman Prioritas pembangunan artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat.
3. Landasan hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didasarkan pada peraturan-peraturan berikut
a) Undang-undang 145 pasal 23 ayat 1
b) UU Nomor 1 1994 tentang dan belanja negara
c) Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN

Cara Menyusun APBN

Pertama-tama tiap Departemen,Lembaga, Badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau Rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui, Pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) ke DPR, setelah itu  dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Keputusan Presiden (KEPPRES).

Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat diketahui arah tujuan, serta Prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Pembangunan  ekonomi atas sarana dan prasana juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Hal ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.  Konsekuensinya, hasil-hasil produksi pun semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat.

Silahkan baca juga :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *