APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Ada berbagai macam pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari para ahli. Namun diartikel ini hanya menggambarkan secara umum tentang pengertian APBD tersebut Yakni antara lain :

  • APBD adalah salah satu alat kebijakan yang digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia di semua daerah.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh  pemerintahan daerah yang kemudian dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, lalu  ditetapkan atau  dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
  • APBD yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan yang disusun secara sistematis berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam memperkirakan pendapatan serta belanja daerah dalam kurun waktu tertetu dalam masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) adalah suatu alat kebijakan keuangan yang yang dilakukan setiap tahun oleh  pemerintahan daerah yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia di semua daerah.

Tujuan Penyusunan APBD

Penyusunan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki tujuan antara lain sebagai berikut
Untuk memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber pendapatan dan belanja di daerah demi peningkatan kemakmuran rakyatnya.
Untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi di daerah dalam upaya peningkatan kemakmuran rakyat sesuai dengan anggaran yang telah disusun.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah di daerah dalam penggunaan anggaran pendapatan serta belanja daerah demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Fungsi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pelayanan pembangunan dan perbedayaan serta sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat, maka anggaran daerah dapat dikatakan sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja dan tangung jawab pemerintah di daerah.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat memberikan informasi yang jelas dan ter update tentang tujuan, sasaran, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setia dana yang diperoleh maka penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pembiayaan pemerintah daerah dari pajak dan retribusi dari segenap lapisan masyarakat. Karenanya pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai saran distribusi pendapatan daerah kepada masyarakat daerah.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan maksimal bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, dalam pengeluaran anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat bagi masyarakat.
Sumber-Sumber Peneriman/Pendapatan Daerah.
Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat , pendapatan daerah berasal dari:

Pendapatan asli daerah (PAD)

Sumber PAD adalah sebagai berikut:
1.pajak daerah
2.Retribusi daerah
3.Pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah
PAD yang terdiri dari :
1. Penjualan atas kekayaan di daerah yang tidak dibatasi, peneriman giro, penerimaan bunga.
2. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta,
3. Potongan, insentf, dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Pendapatan daerah juga dapat diperoleh melalui pemerintah pusat, yaitu dari dana perimbangan dan DAK. Dana perimbangan terdiri dari DBH, dana alokasi umum tanah alokasi khusus.

Dana Bagi hasil
Dana bagi hasil bearasal dari pajak dan SDA. Dana bagi hasil yang berasal dari pajak diri dari bumi dan bangunan, perolehan atas tanah dan bangunan ( bphtb), dan pajak penghasilan,
Dana bagi hasil yang berasal dari SDA berasal dari kehutanan pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan minimal 26% dari penerimaan  dalam negeri bersih yang ditentukan dalam APBN. proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten kota ditetapkan berdasarkan kewenangan Antara provinsi dan kabupaten kota. Ketentuan lebih lanjut tentang DAU akan diatur melalui peraturan pemerintah.
DAU dialokasikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk  pelaksanaan asas desentralisasi. Pengaturan penggunaan DAU menjadi kewenangan daerah.

DAK (dana alokasi khusus)
Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu kebutuhan khusus dengan memperhatikan pada APBN. Besarnya alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Ketentuan mengenai dana alokasi khusus diatur dalam peraturan pemerintah.
Komposisi Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat dari tabel berikut.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

jenis-jenis Belanja Daerah

Jenis-jenis belanja daerah sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:
Belanja Operasi

  • Belanja Pegawai;
  • Belanja Barang dan Jasa;
  • Belanja Bunga;
  • Belanja Subsidi;
  • Belanja Hibah; dan
  • Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal

  • Belanja Tanah;
  • Belanja Peralatan dan Mesin;
  • Belanja Bangunan dan Gedung;
  • Belanja Jalan;
  • Belanja Irigasi dan Jaringan;
  • Belanja Aset Tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

  • Belanja Bagi Hasil;
  • Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Langsung

  • Belanja Pegawai;
  • Bunga Subsidi;
  • Belanja Hibah;
  • Bantuan Sosial;
  • Belanja Bagi Hasil;
  • Bantuan Keuangan;
  • Belanja Tidak Terduga.

Belanja Langsung

  • Belanja Pegawai;
  • Belanja barang dan jasa
  • Belanja Modal

Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020

Sinkronisasi  antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang didalamnya ditetapkan sasaran dan arah kebijakan, serta  strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan sistem yang terencana untuk menjaga terjadinya pembangunan yang telah direncanakan dan sistematis dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dengan memakai pendekatan Tematik, integratif dan Holistik serta parsial maupun pendekatan kebijakan anggaran sesuai dengan money follow program. Pendekatan-pendekatan inilah merupakan dasar penyusunan RKP pada tahun 2020. Disamping itu perlu adanya koordinasi seluruh pemangku kepentingan, dengan pengintegrasian seluruh kegiatan dengan bebasis kewilayahan.
RKP Tahun 2020 dimaksudkan merupakan panduan bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.  Selanjutnya RKPD digunakan sebagai landasan dasar  dalam proses disusunnya rancangan peraturan daerah.
Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Terdapat  5 (lima) yang harus diprioritaskan dalam pembangunan nasional sesuai dengan melihat kondisi dan potensi tiap-tiap daerah.
prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 yakni :

  • Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
  • Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
  • Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
  • Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
  • Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Silahkan Baca Juga :

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Manfaat Dan Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Pengertian Dan Mekanisme Bursa efek

Perilaku Konsumen

 

One Reply to “APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *